Pdf Soal Ulangan Harian PKN Kelas 4 Pemerintahan Pusat
Soal Ulangan Harian PKN Kelas 4 Pemerintahan Pusat
25. Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah . . . .
a. BPK c. MPR
b. DPR d. MK
1. Hak presiden untuk memberikan pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman disebut ….
2. Lembaga yang berkewajiban membuat peraturan pemerintah adalah . . . .
3. Lembaga yang memperjuangkan hak otonomi daerah adalah . . . .
4. Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporannya kepada . . . .
5. Lembaga yang memberikan pertimbangan grasi dan rehabilitasi kepada presiden adalah . . . .
6. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia dilaksanakan oleh . . . .
7. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh . . . .
8. Menteri Pendidikan saat ini dijabat oleh . . . .
9. Lembaga pemerintah nondepartemen yang bertugas mengurusi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah . . . . 10. Menteri yang mengurusi masalah transportasi di Indonesia adalah . . . .
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar.
1. Sebutkan organisasi pemerintahan di tingkat pusat!
2. Sebutkan departemen-departemen yang ada di Indonesia.
3. Apakah syarat-syarat seorang menjadi presiden dan wakil presiden?
4. Setiap berapa tahun presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat?
5. Sebutkan lembaga negara yang berasal dari unsur kehakiman.
Sumber :
1. Pendidikan Kewarganegaraan, Setiati Widhiastuti dan Fajar Rahayuningsih
2. Pendidikan Kewarganegaraan , Winarno dan Mike Kusumawati
(Download Soal PDF)
A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d!
1. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Oleh karena itu, Indonesia disebut menganut sistem pemerintahan . . . .
a. republic
1. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Oleh karena itu, Indonesia disebut menganut sistem pemerintahan . . . .
a. republic
b. parlementer
b. presidensiil
b. presidensiil
d. kesatuan
2. Presiden secara langsung dipilih oleh . . . .
a. MPR
2. Presiden secara langsung dipilih oleh . . . .
a. MPR
b. rakyat
c. DPR
c. DPR
d. DPD
3. Lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara adalah . . . .
a. DPR
3. Lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara adalah . . . .
a. DPR
b. BPK
c. MPR
c. MPR
d. MA
4. Pemerintah pusat yang dimaksud adalah . . . .
a. MPR
4. Pemerintah pusat yang dimaksud adalah . . . .
a. MPR
b. presiden
c. DPR
c. DPR
d. BPK
5. Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah . . . .
a. BPK
5. Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah . . . .
a. BPK
b. MPR
c. DPR
c. DPR
d. MK
6. Pemerintahan dalam arti sempit meliputi . . . .
a. kekuasaan eksekutif dan legislatif
b. kekuasaan eksekutif saja
c. kekuasaan legislatif dan yudikatif
d. yudikatif saja
7. Berikut ini adalah urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat, kecuali . . . .
a. keuangan
6. Pemerintahan dalam arti sempit meliputi . . . .
a. kekuasaan eksekutif dan legislatif
b. kekuasaan eksekutif saja
c. kekuasaan legislatif dan yudikatif
d. yudikatif saja
7. Berikut ini adalah urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat, kecuali . . . .
a. keuangan
b. pertahanan
c. agama
c. agama
d. pendidikan
8. Kementerian negara terdapat dalam UUD 1945 pasal . . . .
a. 16
8. Kementerian negara terdapat dalam UUD 1945 pasal . . . .
a. 16
b. 18
c. 17
c. 17
d. 19
9. Anggota DPR terdiri atas . . . .
a. wakil rakyat melalui pemilu
9. Anggota DPR terdiri atas . . . .
a. wakil rakyat melalui pemilu
b. DPA dan wakil rakyat
c. DPA
c. DPA
d. DPA dan MPR
10. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada, kecuali . . . .
a. DPR
10. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada, kecuali . . . .
a. DPR
b. DPRD
c. DPA
c. DPA
d. presiden
11. Mahkamah Agung memimpin badan-badan peradilan di bawahnya yaitu . . . .
a. peradilan umum
11. Mahkamah Agung memimpin badan-badan peradilan di bawahnya yaitu . . . .
a. peradilan umum
b. peradilan militer
c. peradilan agama
c. peradilan agama
d. peradilan umum, agama, dan militer
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang . . . .
a. pemerintahan daerah
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang . . . .
a. pemerintahan daerah
b. pemerintahan pusat
c. perangkat daerah
c. perangkat daerah
d. lembaga-lembaga negara
13. Pemerintah daerah mencakup . . . .
a. pemerintah daerah provinsi
b. pemerintah daerah kabupaten
c. pemerintah daerah kota
d. pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota
14. Pemerintah daerah adalah . . . .
a. kepala daerah
13. Pemerintah daerah mencakup . . . .
a. pemerintah daerah provinsi
b. pemerintah daerah kabupaten
c. pemerintah daerah kota
d. pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota
14. Pemerintah daerah adalah . . . .
a. kepala daerah
b. kepala daerah dan perangkat daerah
c. perangkat daerah
c. perangkat daerah
d. presiden dan menteri
15. Pemerintahan daerah memiliki kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kekuasaan legislatif ada pada . . . .
15. Pemerintahan daerah memiliki kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kekuasaan legislatif ada pada . . . .
a. kepala daerah
b. perangkat daerah
c. DPRD
c. DPRD
d. kepala daerah dan perangkat daerah
16. Anggota DPR dan DPD dipilih dengan cara . . . .
a. undian
16. Anggota DPR dan DPD dipilih dengan cara . . . .
a. undian
b. Pemilihan Umum
c. bergiliran
c. bergiliran
d. ditunjuk langsung oleh presiden
17. Mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh presiden adalah tugas . . . .
a. presiden sendiri
17. Mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh presiden adalah tugas . . . .
a. presiden sendiri
b. para menteri
c. wakil presiden
c. wakil presiden
d. DPR
18. Berikut ini merupakan lembaga-lembaga negara dari unsur kehakiman, kecuali. . . .
a. MA c. KY
b. MK d. BPK
19. Lembaga yang memiliki tugas mengawasi perilaku hakim adalah . . . .
a. MA
18. Berikut ini merupakan lembaga-lembaga negara dari unsur kehakiman, kecuali. . . .
a. MA c. KY
b. MK d. BPK
19. Lembaga yang memiliki tugas mengawasi perilaku hakim adalah . . . .
a. MA
b. KY
c. MK
c. MK
d. BPK
20. Tugas BPK sebagai lembaga negara adalah . . . .
a. mengawasi perilaku hakim
b. mengawasi pengelolaan keuangan negara
c. memutuskan perkara hukum
d. memutuskan pemberhentian presiden
21. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Oleh karena itu, Indonesia disebut menganut sistem pemerintahan . . . .
a. republic
20. Tugas BPK sebagai lembaga negara adalah . . . .
a. mengawasi perilaku hakim
b. mengawasi pengelolaan keuangan negara
c. memutuskan perkara hukum
d. memutuskan pemberhentian presiden
21. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Oleh karena itu, Indonesia disebut menganut sistem pemerintahan . . . .
a. republic
b. parlementer
c. presidensiil
c. presidensiil
d. kesatuan
22. Presiden secara langsung dipilih oleh . . . .
a. MPR
22. Presiden secara langsung dipilih oleh . . . .
a. MPR
b. rakyat
c. DPR
c. DPR
d. DPD
23. Lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara adalah . . . .
a. DPR
23. Lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara adalah . . . .
a. DPR
b. BPK
c. MPR
c. MPR
d. MA
24. Pemerintah pusat yang dimaksud adalah . . . .
a. MPR
24. Pemerintah pusat yang dimaksud adalah . . . .
a. MPR
b. presiden
c. DPR
c. DPR
d. BPK
25. Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah . . . .
a. BPK c. MPR
b. DPR d. MK
1. Hak presiden untuk memberikan pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman disebut ….
2. Lembaga yang berkewajiban membuat peraturan pemerintah adalah . . . .
3. Lembaga yang memperjuangkan hak otonomi daerah adalah . . . .
4. Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporannya kepada . . . .
5. Lembaga yang memberikan pertimbangan grasi dan rehabilitasi kepada presiden adalah . . . .
6. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia dilaksanakan oleh . . . .
7. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh . . . .
8. Menteri Pendidikan saat ini dijabat oleh . . . .
9. Lembaga pemerintah nondepartemen yang bertugas mengurusi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah . . . . 10. Menteri yang mengurusi masalah transportasi di Indonesia adalah . . . .
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar.
1. Sebutkan organisasi pemerintahan di tingkat pusat!
2. Sebutkan departemen-departemen yang ada di Indonesia.
3. Apakah syarat-syarat seorang menjadi presiden dan wakil presiden?
4. Setiap berapa tahun presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat?
5. Sebutkan lembaga negara yang berasal dari unsur kehakiman.
Sumber :
1. Pendidikan Kewarganegaraan, Setiati Widhiastuti dan Fajar Rahayuningsih
2. Pendidikan Kewarganegaraan , Winarno dan Mike Kusumawati
0 Response to "Pdf Soal Ulangan Harian PKN Kelas 4 Pemerintahan Pusat"
Post a Comment