SKB CPNS : UKG GURU PKN SMP

SKB Guru CPNS 2020 - Selamat datang, bagi para penjuang CPNS ASN yang baru saja mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD), dan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu SKB Seleksi kompetensi Bidang SKB CPNS . Berikut admin sampaikan mengenaiUKG GURU PKN SMP

1.     Di bawah ini merupakan harapan-harapan dalam terciptanya kehidupan yang demokratis, kecuali….
a. Pemerintahan yang bebas.
b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
c. Pelaksanaan pemilu yang bebas.
d. Kebebasan untuk beroposisi.

Kj. a. Pemerintahan yang bebas.

2.     Demokrasi langsung dapat terselenggara secara efektif karena beberapa faktor di bawah ini, kecuali……
a. Wilayah negara yang terbatas.
b. Permasalahan tidak terlalu kompleks.
c. Majelis yang hanya terdiri dari 5000 sampai 6000 orang saja.
d. Tidak adanya penduduk yang berjumlah besar

Kj. c. Majelis yang hanya terdiri dari 5000 sampai 6000 orang saja.

3.     Demokrasi Pancasila adalah…..
a. Demokrasi yang berketuhanan
b. Demokrasi yang tidak langsung
c. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
d. Demokrasi berdasarkan paham kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan pada kesejahteraan rakyat.

Kj. d. Demokrasi berdasarkan paham kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan pada kesejahteraan rakyat.

4.     Dalam demokrasi Pancasila terkandung aspek yang mengemukakan gambaran manusia dan mengakui harkat dan martabatnya serta menjamin terwujudnya manusia Indonesia sesuai dengan gambaran harkat dan martabat manusia. Ini adalah aspek……
a. Aspek materiil
b. Aspek normatif
c. Aspek kodrati
d. Aspek hukum

      Kj. a. Aspek materiil

5.     Pemilu pertama di Indonesia, terselenggara dengan sistem……
a. Dwi partai
b. Multipartai
c. Partai tunggal
d. Semi multi partai

       b. Multipartai

6.    Di bawah ini merupakan kondisi yang lahir dari penerapan demokrasi terpimpin.
a. Dominasi parlemen yang kuat
b. Peranan partai politik dan pers yang sangat terbatas
c. Pertikaian antar partai politik
d. Tidak adanya kepastian hukum.

7.    Di bawah ini termasuk soko guru demokrasi, kecuali ….
a. Kedaulatan rakyat
b. Jaminan hak asasi manusia
c. Hak-hak mayoritas
d. Kekuasaan mayoritas

8.  Pada akhir masa Orde Baru, terdapat penyelewengan-penyelewengan terhadap prinsip- prinsip demokrasi, yakni…..
a. Diakuinya hak-hak mayoritas
b. Tidak adanya pembatasan pemerintah secara konstitusional
c. Terdapat pluralisme sosial, ekonomi dan politik
d. Hanya ada tiga patai politik

9.  Dalam pemilu akan dipilih……
a. DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten
b. DPR, MPR, presiden dan wakil presiden
c. Presiden dan wakilnya, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kota/kabupaten
d. d. DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, presiden dan wakil presiden.

10. Perilaku yang menunjukkan dukungan terhadap tegaknya prinsip- prinsip demokrasi adalah….
a. Musyawarah untuk mufakat
b. Menggunakan hak pilih dalam pemilu
c. Mengunakan haknya dengan seluas mungkin
d. Menghormati kekuasaan mayoritas

6.     Demokrasi dimana rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat, dinamakan . . . .

a. demokrasi langsung
b. demokrasi perwakilan
c. demokrasi gabungan
d. demokrasi sosialis

12. Salah satu asas demokrasi Pancasila adalah asas kerakyatan, yang artinya . . . .
a. kesadaran akan cinta kepada rakyat, bersikap merakyat, berjiwa kerakyatan .
b. pemerintah harus memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
c. keputusan dengan menampung berbagai aspirasi dan kehendak seluruh rakyat.
d. suatu tata cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat.

13.  Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan menurut UUD 1945 adalah dalam hal sebagai berikut, kecuali
a. Mengisi keanggotaan DPRD melalui pemilihan umum.
b. Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum.
c. Mengisi keanggotaan DPD melalui pemilihan umum.
d. Mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kj. d. Mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.

14.    Lembaga negara yang berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum adalah . . . .
a. MPR
b. DPR
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi

15.   Menurut UUD 1945 , Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk . . . .
a. melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.
b. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
c. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
d. menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

16.  DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi . . . .
a. legislatif, eksekutif, dan yudikatif
b. legislatif, eksekutif, dan anggaran
c. eksekutif, legislatif , dan pengawasan
d. legislatif, anggaran, dan pengawasan

17. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang disebut . . . .
a. legislatif
b. eksekutif
c. yudikatif
d. federatif

18.  Anggota DPD dari setiap propinsi ditetapkan sebanyak empat orang dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari . . . .
a. 1/2 anggota DPR
b. 1/3 anggota DPR
c. 1/4 anggota DPR
d. 1/5 anggota DPR

19.  Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada . . . .
a. Presiden dan DPR sesuai dengan kewenangannya
b. DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya
c. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
d. MPR, DPR, DPD ses uai dengan kewenangannya.

20.  Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemilu dan menyampaikan laporan secara bertahap atas pelaksanaan tugasnya kepada ….
a. DPR dan Presiden
b. Presiden dan MPR
c. MA dan Mahkamah Konstitusi
d. Presiden dan MA

21. Hak Asasi Manusia itu adalah hak yang tidak bisa dikurangi (non derogable righ, ) karena….
a. Setiap manusia memilikinya
b. Setiap orang boleh menggunakan secara bebas
c. Negara harus melindungi
d. Bersumber dari Tuhan

22. Franklin D. Roselvelt (1941) mengemukakan empat konsep tentang kebebasan/kemerdekaan (Four Freedom) , yaitu, kecuali….
a. Kebebasan (kemerdekaan) berbicara
b. Kebebasan beragama
c. Kebebasan Berpolitik
d. Kebebasan dari Kemiskinan

23.  Setiap orang berhak untuk memiliki sesuatu, serta untuk menjual atau menyewakan sesuatu yang dimilikinya itu kepada orang lain. Hal tersebut adalah salah satu perwujudan dari….
a. Hak Asasi Pribadi 

c. Hak Asasi Ekonomi
b. Hak Asasi Politik

d. Hak Asasi Sosial Budaya

24.  Hak asasi dimana seseorang bebas berekspresi dan mendapatkan pendidikan atau pengajaran merupakan perwujudan….
a. Hak Asasi Pribadi

c. Hak Asasi Ekonomi
b. Hak Asasi Politik 

d. Hak Asasi Sosial Budaya

25.  Pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia telah cukup banyak diberikan, baik yang ditemukan dalam nilai-nilai maupun dalam peraturan perundang- undangan, diantaranya berupa Ketetapan MPR RI, yaitu:

a. Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998
b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998
c. Ketetapan MPR Nomor XX/MPR/1998
d. Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998

23.  Pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia diberikan secara khusus dalam UUD 1945 setelah diamandemen, yaitu:
a. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
b. Pasal 34 UUD 1945
c. Pasal 18 A sampai dengan 18 J
d. Pasal 28 A sampai dengan 28 J

24.  Kebijakan PBB dalam upaya perlindungan HAM secara universal melalui beberapa instrumennya memberi kewenangan kepada PBB untuk terlibat secara langsung dalam suatu negara yang berdaulat, dengan alasan melindungi HAM. Hal tersebut dilakukan apabila:
a. PBB menganggap negara bersangkutan terlalu banyak terjadi praktek KKN
b. Negara yang bersangkutan tidak serius menegakkan HAM
c. Negara yang bersangkutan tidak mampu melindungi HAM warga negaranya
d. Negara yang bersangkutan tidak mampu melindungi HAM warga negaranya dan mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat

25.  Badan Internasional baru yang dibentuk PBB dalam penegakan HAM internasional, dengan Statuta Roma pada akhirnya bulan Juli 1998, yaitu:
a. Komisi HAM PBB
b. Mahkamah Internasional
c. International Criminal Court ( ICC)
d. Pengadilan HAM

26.  Lembaga yang dibentuk melalui Keppres Nomor 5 Tahun 1993, kemudian dikukuhkan lagi melalui UU Nomor 39 Tahun 1999 dalam upaya pengakan HAM di Indonesia adalah:
a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
b. Pengadilan Hak Asasi Mansia
c. Pengadilan Hak Asasi Mansia Ad Hoc.
d. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

27.  Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 dalam penegakan HAM di Indonesia adalah:
a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
b. Pengadilan Hak Asasi Mansia
c. Pengadilan Hak Asasi Mansia Ad Hoc.
d. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

28.  Kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat berarti bahwa seseorang dalam menyampaikan pendapatnya . . . .
a. bebas tanpa ada batasannya
b. tanpa tekanan fisik maupun psikis
c. tidak perlu mempedulikan pihak lain
d. tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun

29.  Penyampaian pendapat di muka umum harus berlandaskan pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban artinya dalam menyampaikan pendapat seseorang harus . . . .
a. memperhatikan kewajiban dan tanggungjawab tertentu
b. wajib melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat
c. memperhatikan kesesuaian antara kegiatan dengan tujuan
d. berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku

30.  Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan asas. . . .
a. proporsionallitas
b. kepastian hukum
c. musyawarah mufakat
d. Manfaat

31.  Berikut ini yang merupakan tempat terlarang untuk unjukrasa adalah . . . .
a. jalan raya
b. lapangan kota
c. rumah sakit
d. kantor pemerintah

32.  Peserta penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) wajib menghormati aturan- aturan moral yang diakui umum yaitu norma-norma berikut kecuali . . . .
a. kesusilaan
b. agama
c. kesopanan
d. Kebiasaan

33.  Penyampaian pendapat di muka umum harus menghormati hak dan kebebasan orang lain diantaranya yaitu hak-hak dan kebebasan untuk . . .
a. hidup aman, tertib dan damai
b. mematuhi norma-norma
c. menyaksikan kegiatan unjukrasa
d. mendapatkan perlindungan hukum

34.  Penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan dengan tanpa batas dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dan perpecahan dalam masyarakat atau yang sering disebut . . . .
a. SARA
b. disintegrasi sosial
c. persatuan dan kesatuan
d. kerusuhan dan bentrok

35.  Penyampaian pendapat di muka umum harus dilaksanakan secara bertanggungjawab artinya . .
a. harus ada orang yang bertanggungjawab
b. sesuai dengan rencana yang telah disiapkan
c. harus tunduk pada peraturan perundang-undangan
d. pemimpin kegiatan harus berani bertanggungjawab

36.  Kemerdekaan mengemukakan pendapat yang tidak diikuti dengan tangungjawab dapat mengakibatkan suatu keadaan anarki yaitu keadaan yang . . . .
a. kacau seolah tak ada peraturan
b. kurang tertib dan teratur
c. meresahkan masyarakat
d. aman tertib dan terkendali

37.  ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945. . . .
a. Pembukaan UUD 1945
b. Pasal 27
c. Pasal 28
d. Pasal 29

38.  Dengan diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, berarti ….
a. bangsa Indonesia telah siap menjadi negara
b. negara Indonesia telah berdiri secara de facto
c. bangsa-bangsa di dunia mengakui Indonesia
d. tidak ada lagi penjajahan di bumi Indonesia

39.  Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 di jalan Pegangsaan Timur No. 56. Ir. Soekarno memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia atas nama . . . .
a. rakyat Indonesia
b. bangsa Indonesia
c. ketua dan wakil ketua PPKI
d. negara Indonesia

40.  PPKI menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 dalam sidangnya pada tanggal .
a. 9 Agustus 1945
b. 16 Agustus 1945
c. 17 Agustus 1945
d. 18 Agustus 1945

41.  Pembukaan UUD 1945 merupakan . . . .
a. pelaksanaan dari proklamasi kemerdekaan
b. pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci
c. sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
d. norma pertama, tata hukum pertama di Indonesia

42.  Dari segi norma, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat dianggap sebagai:
a. hukum dasar yang tertulis
b. norma dasar
c. norma hukum
d. hukum dasar tak tertulis

43.  Pernyataan II dari proklamasi kemerdekaan dirinci lebih lanjut di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea . . . .
a. I
b. II
c. III
d. IV

44.  Sidang I BPUPKI pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 agendanya adalah . . . .
a. menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia
b. menyusun dan merumuskan rancangan hukum dasar
c. merumuskan rancangan dasar negara Indonesia merdeka
d. menetapkan dan mengesahkan rancangan UUD 1945

45.  BPUPKI dalam masa sidangnya yang kedua membahas Rancangan UUD dengan membentuk .
a. Panitia Perancang Hukum Dasar
b. Panitia Kecil
c. Panitia Sembilan
d. Piagam Djakarta

46.  Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara bersifat:
a. sementara
b. lokal
c. tetap
d. instrumental

47.  Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan;
a. Sumber dari segala sumber hukum
b. Pedoman dalam penyelenggaraan negara
c. Pedoman perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat
d. Sumber tertib hukum

48.  BPUPKI dalam masa sidangnya yang kedua membahas Rancangan UUD dengan membentuk .
a. Panitia Perancang Hukum Dasar
b. Panitia Kecil
c. Panitia Sembilan
d. Piagam Djakarta

49.  Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara bersifat:
a. sementara
b. lokal
c. tetap
d. instrumental

50.  Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan;
a. Sumber dari segala sumber hukum
b. Pedoman dalam penyelenggaraan negara
c. Pedoman perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat
d. Sumber tertib hukum

Soal selanjutnya silahkan klik disini

Demikian informasi terbaru terkait dengan Seleksi Kompetensi Bidang SKB Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS ASN khususnya terkait dengan judul SKB CPNS :   UKG GURU PKN SMP

Share this post